Pangeran Soerjohamidjojo Penggagas nama “Indonesia” menjadi “Nusantara”

 

Baru-baru ini santer terdengar usulan dari Arkand Bodhana Zeshaprajna seorang Doktor University of Metaphysics International Los Angeles, California, Amerika Serikat agar nama negara Indonesia diganti menjadi Nusantara. Padahal usulan tersebut bukanlah hal baru. Hal demikian sudah tercetus dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia dengan usulan dari anggota BPUPK Soerjohamidjojo.

Pada tanggal 15 Juli 1945, dalam Rapat Besar yang merupakan Sidang Kedua BPUPK Indonesia bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (sekarang merupakan gedung Kementerian Luar Negeri) memang berlangsung perdebatan rancangan Undang-Undang Dasar yang sangat menarik dan sungguh substantif. Berdasarkan Risalah Sidang yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI (1998), jelas tercatat ada satu usulan pergantian nama republik yang sebelumnya diusulkan Indonesia menjadi “Nusantara” atau nama lain.

Usulan tersebut diajukan oleh Soerjohamidjojo, anggota BPUPK yang kemudian juga akan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soejohamidjojo mengusulkan agar nama Indonesia yang asal mulanya dari sebutan Belanda “Indonesie” diganti dengan bahasa Indonesia menjadi “Nusantara” yang berarti “negara yang mempunyai banyak kepulauan”.

Selengkapnya Soerjohamidjojo menyatakan, “Akhirnya, Paduka Tuan Ketua yang termulia, oleh saya, anggota yang paling muda daripada Badan Penyelidik, disini saya majukan usul yang muda, tetapi juga mudah. Adapun hal yang akan saya usulkan ialah tentang nama Indonesia bagi negara kita. Saya berpendapat bahwa nama ini harus diganti, karena bukan bahasa Indonesia asli, pun juga asal mulanya dari bangsa Belanda ialah Indonesie. Saya mengusulkan nama baru, dan mengingat Siam diganti dengan Muang Thai, dan Indo-China dengan Vietnam. Dengan demikian dipakai bahasa Indonesia 100% jika diterima.”

Soerjohamidjojo kemudian mengusulkan nama Nusantara dengan penjelasan sebagai berikut: “Kalau barangkali disetujui oleh rapat, di sini saya ada suatu perkataan ialah “Nusantara”, yang maksudnya mungkin negara yang mempunyai banyak kepulauan, akan tetapi bilamana ada nama lain yang lebih tepat, saya pun mufakat juga, asal saja jangan sampai yang dipakai perkataan asing.”

Walau demikian usulan tersebut ditolak oleh Panitia Perancang sebagaimana disebutkan oleh Soepomo. “Paduka Tuan Ketua, saya pertama-tama hendak membalas soal ke 3 daripada anggota yang terhormat Pangeran Amidjojo yaitu untuk mengganti nama Indonesia. Panitia tidak menyetujui dan tetap memakai nama Indonesia.” Atas keterangan Soepomo tersebut, Soerjohamidjojo menyatakan sudah menerima.
Terkait dengan usulan penggantian tersebut dalam konteks sekarang berdasarkan usulan Arkand Bodhana Zeshaprajna yang baru-baru ini mengemuka, menurut H. Kliwon Suyoto, penggantian nama Indonesia menjadi Nusantara memang bisa menimbulkan pro dan kontra sesuai perspektif yang berbeda. Walau demikian, berdasarkan catatatannya, sudah banyak negara yang melakukannya, seperti East Pakistan atau East Bengal yang pada tahun 1971 berganti nama menjadi Bangladesh. Byelorussia (White Russia) yang pada tahun 1991 berganti nama menjadi Belarus. Southern Rhodesia menjadi Rhodesia (1965), Zimbabwe-Rhodesia (1979) menjadi Zimbabwe (1980). Portuguese Timor menjadi East Timor (1975) terakhir (2002) menjadi Pangeran SoerjohamidjojoPenggagas nama “Indonesia” menjadi “Nusantara”

Timor-Leste. Gold Coast menjadi Ghana (1957). Siam menjadi Thailand (1949).
Bagi H. Kliwon Suyoto, pergantian nama rasanya tidak harus menghilangkan sejarah. Menurutnya, sejarah bangsa dan negara Indonesia tetap seperti yang tertulis di sejumlah buku sejarah, serta hanya nama Indonesia yang dirubah menjadi Nusantara, dan ini membuka lembaran sejarah baru perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, penggagas lebih dahulu nama “Nusantara” untuk menggantikan sebutan “Indonesia” sebagaimana tercatat dalam Risalah BPUPK adalah Soerjohamidjojo yang menggagasnya lebih dahulu dibandingkan Arkand Bodhana Zeshaprajna.
Soerjohamidjojo yang mempunyai gelar kebangsawanan Bendoro Kanjeng Pangeran Ario merupakan Ajudan Seri Paduka Solo Koo (Soeseoehoenan Pakoe Boewono H X). Pernah bersekolah di ELS (d. 1919) dan MULO (d. 1923), Soerjohamidjojo pada 1935-1938 merupakan anggota Budi Utomo cabang.

Daftar Bacaan:
1. 1998. (Penyunting: Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sekretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.
2. H. Kliwon Suyoto, “Indonesia Menjadi Nusantara, Kenapa Tidak?” [http://analisadaily.com/news/read/indonesia-menjadi-nusantara-kenapa-tidak/23735/2014/04/22] diakses 10 September 2014.Solong. Selain itu, Soerjohamidjojo juga aktif pada berbagai perkumpulan, seperti Kesenian Tari Keraton (1938-1939), Perkumpulan Pegawai Kraton dan Negeri Surakarta (1933-1936), dan lain-lain. Bahkan Soerjohamidjojo juga ikut mendirikan Siaran Radio Indonesia pada 1934-1937. Soerjohamidjojo akhirnya mendapat Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048/TK/Tahun 1992 tanggal 12 Agustus 1992.

Sumber: mahkamahkonstitusi. go. id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_85_Majalah%20Edisi%20Sepember%202014%20.pdf
 

Subscribe to receive free email updates: